Penyesuaian Tingkat Bunga dan Dampaknya Terhadap Inflasi

Pendahuluan

Latar Belakang masalah
Berkembangnya proses globalisasi, dimana seperti tidak adanya batas antar negara di dunia serta nampaknya setiap negara menjadi terintegrasi, maka kegiatan atau aktivitas ekonomi pun sekarang juga telah menjadi satu kesatuan yang global (globally unified). Perubahan yang terjadi pada ekonomi suatu negara, secara cepat mempengaruhi ekonomi negara lain terutama negara-negara yang menjadi partner ekonomi atau mempunyai hubungan ekonomi yang sangat erat.
Perubahan-perubahan dalam aktivitas ekonomi ini biasanya tercermin dalam perubahan atau fluktuasi nilai mata uang. Dan tentu saja, konsekuensinya bagi perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan eksportir atau importir akan menghadapi kecemasan-kecemasan dalam hal devaluasi atau revaluasi. Belum lagi mengantisipasi aktivitas para spekulan mata uang yang kadang cukup signifikan mempengaruhi nilai mata uang. Dalam berbagai hal devaluasi bisa dikaitkan dengan depresiasi dan revaluasi dengan apresiasi.
Berdasarkan sudut pandang teori makroekonomi, ada empat faktor yang bisa mempengaruhi nilai tukar, yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, peredaran uang dan neraca pembayaran. Ketiga faktor yang pertama merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi atau menentukan nilai tukar. Sedangkan neraca pembayaran merupakan faktor yang cukup kompleks, karena dalam pendekatannya mempertimbangkan lebih banyak faktor ekonomi dibanding ketiga lainnya yang diatas.

Masalah penelitian
a. Perumusan masalah
Masalah diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana dampak perubahan tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan money supply secara parsial yang menyebabkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika ?
b. Berapa perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang sebenarnya dengan didasarkan pada ketiga faktor secara bersama-sama ditambah dengan fkator- perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya ?
c. Bagaimana hubungan sebab akibat (Kausalitas) antara perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya ?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
1. Untuk melihat signifikansi perubahan tingkat suku bunga, perubahan tingkat inflasi dan perubahan money supply secara parsial terhadap perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang sebenarnya.
2. Untuk menentukan nilai tukar yang seharusnya dari Rupiah terhadap Dollar Amerika dengan menggunakan faktor perubahan tingkat suku bunga, perubahan tingkat inflasi, dan perubahan money supply secara bersama-sama ditambah dengan faktor perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya.

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian bagi umum adalah untuk sebagai pertimbangan bagi semua pihak terutama pelaku-pelaku ekonomi yang dalam keseharian aktivitas ekonomi dan bisnisnya terpengaruh atau berhubungan dengan nilai tukar Rupiah dangan Dollar Amerika.

Keterbatasan Penelitian
Untuk mempermudah dan agar penelitian ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami sesuai dengan tujuan pembahasan, maka ruang lingkup penelitiannya mencakup :
1. Penelitian dilakukan hanya pada indikator ekonomi tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan money supply yang dimana mudah dalam data dan pemahaman.
2. Data yang diambil adalah data tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan money supply di Indonesia dan Amerika Serikat, serta nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika selama kurun waktu dari tahun 1997 sampai dengan pertengahan 2001.

Kerangka Teoritis

1. Sistem Moneter Internasional
Sistem Moneter Internasional, menurut Shapiro (1999) dasarnya mengacu kepada sekumpulan kebijakan. Institusi, dan mekanisme yang menentukan nilai dimana sebuah mata uang ditukar dengan mata uang lain. Sedangkan menurut Chacholiades (1990), mengacu kepada kerangka kerja dari aturan, regulasi, dan konvensi yang mengatur hubungan finansial antar negara. Namun selanjutnya Chacholiades mengatakan bahwa sistem moneter internasional dapat diasumsi menjadi banyak bentuk yang berbeda. Semua sistem moneter internasional, bagaimanapun bentuknya, mempunyai banyak persamaan dan hanya berbeda sedikit.
Untuk menghindari kebijakan ekonomi yang destruktif di masa depan, sekelompok negara setuju dengan sistem moneter yang baru pada saat konferensi yang diadakan di Bretton Eoods, New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi tersebut juga melahirkan dua institusi baru yaitu IMF (International Monetary Fund) dan IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)/ World Bank. Dan pada Desember 1971, dengan persetujuan Smithsonia dollar didevaluasi menjadi 1/38 ounce emas serta mata uang lain dinilai ulang. Semenjak itu dunia mulai beralih ke sistem nilai tukar mengambang.
Ketika terjadi krisis moneter 1998 di Asia, khususnya Indonesia, muncul sistem moneter yang bernama CBS (Currency Board Systems). Sistem CBS ini akan membentuk suatu Currency Board yaitu suatu lembaga yang mengeluarkan uang kertas, uang logam, dan deposito yang sepenuhnya dapat ditukar dengan mata uang acuan pada nilai tukar tetap.
Tujuan utama CBS di Indonesia adalah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Hal ini dilakukan dengan peg mechanism (mematok/merancang) kurs rupiah terhadap US$ pada pasar tertentu. Implikasi penerapan CBS di Indonesia tidak hanya mengenai pemberlakuan nilai tukar fixed antara mata uang rupiah dengan mata uang dollar, tetapi juga berdampak pada perubahan kebijaksanaan sistem moneter yang selama ini diterapkan.

2. Macam-Macam Sistem Nilai Tukar
Dikenal beberapa macam sistem nilai tukar, yaitu :
a. Sistem Nilai Tukar Tetap (fixed exchange rate)
Salah satu kondisi utama yang diperlukan agar arus perdagangan dan investasi internasional atau antarnegara dapat berjalan lancar adalah sistem nilai tukar atau foreign exchange rate yang tetap atau stabil. Sehingga akan memberikan kepastian kepada kegiatan perdagangan dan investasi atau dunia bisnis internasional pada umumnya (Hady ;1999).
b. Sistem Nilai Tukar Mengambang (floating exchange rate)
Dalam Sistem nilai tukar mengambang ini nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada pasar valuta asing (valas). Apabila penentuan nilai tukar valas di pasar valas tersebut terjadi tanpa campur tangan pemerintah maka disebut sebagai sistem clean float atau freely floating system atau sistem nilai tukar mengambang murni. Sebaliknya, apabila pemerintah turut campur tangan mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap valas di pasar valas maka disebut sebagai dirty float atau managed floating system atau sistem nilai tukar mengambang terkendali.
c. Sistem Nilai Tukar Terkait (Pegged Exchange Rate System)
Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentui. Sistem ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan nilai mata uangnya dengan mata uang Prancis (r’RF) dan beberapa negara lain.
d. Target-Zone Arrangement
Banyak para ekonom dan pembuat kebijakan mengatakan bahwa negara-negara industri bisa mengurangi pergerakan dari nilai tukar dan menciptakan stabilitas ekonomi jika Amerika Serikat, Jerman Jepang menghubungkan mata uang mereka dalam sistem zona target. Pada Target-Zone Arrangement, negara-negara menyesuaikan kebijakan nasional ekonominya untuk menjaga nilai tukar mereka pada suatu margin yang telah disepakati, nilai tukar tetap central (Shapiro ;1999).

3. Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Secara umum yang mempengaruhi nilai tukar, adalah faktor-faktor atau kondisi seperti faktor fundamental, faktor teknis, faktor psikologis dan faktor spekulasi. Sedangkan “secara tidak langsung” penawaran (Supply) dan permintaan (demand) dari suatu mata uang dipengaruhi oleh :
 Neraca Pembayaran atau Balance of Payment
 Tingkat inflasi
 Tingkat suku bunga
 Tingkat pendapatan
 Peraturan dan kebijakan pemerintah
 Spekulasi, ekspetasi, isu dan rumor

4. Hubungan Nilai Tukar Dengan Inflasi dan Tingkat Suku Bunga
a. Purchasing Power Parity Theory
Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs mata uang asing dapat dijelaskan dengan Purchasing Power Parity Theory (PPP) atau teori kesamaan daya beli, yang diperkenalkan oleh Gustav Cassel pada tahun 1918. Ada berbagai versi dari teori PPP. Yang pertama adalah versi absolut, yang juga disebut law of one price (LOP), yang dimana menyatakan bahwa harga suatu barang atau produk yang sama di dua negara yang berbeda akan sama pula dinilai dalam mata uang yang sama. Jika ada perbedaan harga dalam mata uang yang sama, maka akan ada perubahan permintaan sehingga harga barang juga berubah. Konsekuensinya perubahan harga yang terjadi akan berakibat pada penyesuaian nilai tukar.
b. Interest Rate Parity Theory
Interest Rate Parity Theory (IRP) atau teori IRP adalah salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang menerangkan bagaimana hubungan bursa mata uang asing dengan pasar uang internasional. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga pada pasar uang internasional akan cenderung sama dengan forward rate premium atau discount.
Dalam kenyataannya, korelasi antara tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar tidaklah signifikan, karena dipengaruhi secara simultan oleh kejadian baru dan informasi yang sama (Kulkarni ; 1999). Karena setiap kali ada perubahan yang terjadi akan selalu diikuti oleh penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan.

A. Kerangka Pemikiran
Dari beberapa faktor atau indikator ekonomi yang sering digunakan adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan money supply. Dari sekian banyak teori, tingkat inflasi mempunyai atau bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang pada pasar uang. Begitu pula dengan tingkat suku bunga dan money supply yang juga bisa mempengaruhi nilai tukar mata uang. Namun dengan keterbasan dan kekurangan ketiga faktor secara terpisah atau parsial, maka untuk dapat menentukan nilai tukar mata uang yang lebih baik, maka akan dilakukan dengan melakukan penggunaan faktor tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan money supply secara bersamaan ditambah dengan perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya

Gambar. 1.1. Skema Kerangka Pemikiran

B. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
1. Tidak signifikan dalam menentukan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dengan menggunakan pendekatan tingkat suku bunga, pendekatan tingkat inflasi dan money supply secara terpisah.
2. Terdapat pengaruh yang cukup signifikan secara bersama-sama dari tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan money supply di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang ditambah dengan faktor perubahan nilai tukar untuk periode sebelumnya.
3. Adanya hubungan kausalitas antara nilai tukar dengan tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan money supply di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollare Amerika yang ditambah dengan faktor perubahan nilai tukar untuk periode sebelumnya. Walaupun dalam kenyataannya nilai tukar lebih tergantung pada pasar dan ketiga faktor ekonomi lainnya lebih tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan yang berwenang.

Metodologi Penelitian

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian berisi pernyataan tentang bagaimana data akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan suatu pembuktian dan pengujian untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini akan digunakan penelitian regresional, yaitu untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan jumlah uang beredar (money supply) serta pengaruh perubahan dari periode sebelumnya terhadap nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika.
Tujuan dari penelitian regresional ini adalah untuk melihat pengaruh antara sebuah atau beberapa variabel dengan variabel lainnya. Dan dari sini akan diperoleh sebuah persamaan regresi yang akan digunakan untuk menentukan nilai tukar dari Rupiah terhadap Dollar Amerika.

B. Variabel dan Pengukurannya

Adapun variabel penelitian ini adalah :
1. Tingkat Inflasi
a. Tingkat inflasi Indonesia
b. Tingkat inflasi Amerika Serikat
2. Tingkat suku bunga
a. Tingkat suku bunga Indonesia
b. Tingkat suku bunga Amerika Serikat
3. Jumlah uang yang beredar (money supply)
a. Money supply di Indonesia
b. Money supply di Amerika Serikat

Pengukuran adalah suatu prosedur pengamatan secara identik yang menghasilkan bilangan aspek atau obyek yang diamati atau diukur. Pengukuran yang digunakan adalah ukuran nominal, yang digunakan pada kedua jenis variabel, baik variabel bebas (independent) maupun pada variabel tak bebas (dependent).

Variabel Ukuran
Independent Tingkat Suku Bunga

Tingkat Inflasi

Money Supply

Perubahan nilai tukar untuk periode sebelumnya a. Tingkat Suku Bunga Indonesia
b. Tingkat Suku Bunga Amerika Serikat
a. Tingkat Inflasi Indonesia
b. Tingkat Inflasi Amerika
a. Money Supply di Indonesia
b. Money Supply di Amerika Serikat

Nominal
Dependent Perubahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat Nominal

C. Prosedur Penarikan Data
Data yang diambil adalah data-data tingkat suku bunga di Indonesia dan Amerika Serikat, tingkat inflasi di Indonesia dan Amerika Serikat, money supply di Indonesia dan Amerika Serikat serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Data-data yang digunakan adalah data dari tahun 1997 sampai pertengahan tahun 2001 untuk keempat variabel tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitaif yaitu untuk meneliti hubungan antara nilai tukar dengan tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan money supply. Sehingga dengan itu akan dapat ditentukan nilai tukar berdasarkan tingkat inflasi, suku bunga dan money supply. Pengumpulan data untuk penelitian ini didapat dengan cara mendatangi lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan. Dengan demikian teknik pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder.

E. Metode Analisis Data
Sesuai dengan tujuannya, dalam penelitian ini, maka metode analisa yang akan digunakan adalah regresi linear berganda, yang dimana akan diperoleh persamaan sebagai berikut:

%ER = a + b(%Eri-l ) + c(Mih – Mif ) + d(ih – if) + e(Eh – Ef)

Dimana : ih = tingkat suku bunga di Indonesia
if = tingkat suku bunga di Amerika Serikat
Eh = tingkat inflasi di Indonesia
Ef = tingkat inflasi di Amerika Serikat
M1h = money supply di Indonesia
M1f = money supply di Amerika Serikat
%ER = Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar
%ERi-1 = Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar periode sebelumnya

Lalu dilakukan uji durbin watson untuk memeriksa ada atau tidak autokorelasi, sebab dalam asumsi regresi linear adalah tidak terdapatnya autokorelasi. Lalu uji t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas bisa memberi signifikansi terhadap variabel terikat secara terpisah serta uji F yang dilakukan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir adalah uji kausalitas (Granger’s Causality test) untuk melihat ada tidaknya hubungan kausalitas.

Analisa dan Pembahasan

A. Analisa Dengan Pendekatan PPP, IRP dan Money Supply

Seperti yang telah disebutkan, pendekatan secara teoritis adalah dengan membandingkan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika secara terpisah berdasarkan faktor tingkat suku bunga yang terkait dengan teori IRP (Interest Rate Parity), faktor inflasi yang terkait dengan teori PPP (Purchasing Power Parity) dan faktor money supply
Dengan Pendekatan berdasarkan tingkat inflasi saja, sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

TAHUN Q TINGKAT INFLASI Eh-Ef NILAI TUKAR RUPIAH / 1 US$ Change(%)
USA INDONESIA
1997 Q1 1,07 1,96 0,89 2402,0 0,80
Q2 0,38 0,62 0,24 2431,9 1,24
Q3 0,38 2,92 2,54 3269,0 34,42
Q4 0,47 3,01 2,54 5402,5 65,26
1998 Q1 0,19 19,20 19,01 8550,0 58,26
Q2 0,56 18,30 17,74 14950,0 74,85
Q3 0,37 20,10 19,73 10850,0 -27,42
Q4 0,37 4,78 4,41 8000,0 -26,27
1999 Q1 0,37 4,76 4,39 8725,0 9,06
Q2 1,01 -0,67 -1,68 6705,0 -23,15
Q3 0,55 -2,22 -2,77 8300,0 23,79
Q4 0,64 -0,09 -0,73 7100,0 -14,46
2000 Q1 0,99 2,45 1,46 7580,0 6,76
Q2 1,08 1,04 -0,04 8760,0 15,57
Q3 0,80 2,24 1,44 8775,0 0,17
Q4 0,53 2,84 2,31 9675,0 10,26
2001 Q1 0,96 2,94 1,98 9752,0 0,80
Q2 1,04 0,03 -1,01 11390,0 16,80

Tabel 1. Perbandingan PPP dengan perubahan nilai tukar sebenarnya

Seperti dilihat pada tabel 1 diatas, maka perubahan nilai tukar tidak dapat didasarkan pada tingkat inflasi saja. Ambil contoh, seperti pada tahun 2000 untuk kuarter pertama dengan menggunakan teori PPP perubahan nilai tukar seharusnya adalah 1,46 % namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 6,76 %. Atau kalau kita tarik mundur pada tahun 1999 kuarter ketiga, dengan menggunakan teori PPP perubahan nilai tukar seharusnya adalah -2,77 %, namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 23,79%.
Lalu dengan pendekatan berdasarkan tingkat suku bunga saja, ada baiknya melihat terlebih dahulu pada tabel 2 berikut ini :

TAHUN Q TINGKAT SUKU BUNGA Ih-If NILAI TUKAR RUPIAH / 1 US$ Change(%)
USA INDONESIA
1997 Q1 5,00 11,07 6,07 2402,0 0,80
Q2 5,00 10,50 5,50 2431,9 1,24
Q3 5,00 22,00 17,00 3269,0 34,42
Q4 5,00 20,00 15,00 5402,5 65,26
1998 Q1 5,00 27,75 22,75 8550,0 58,26
Q2 5,00 58,00 53,00 14950,0 74,85
Q3 5,00 68,76 63,76 10850,0 -27,42
Q4 4,50 38,44 33,94 8000,0 -26,27
1999 Q1 4,73 37,84 33,11 8725,0 9,06
Q2 4,75 22,05 17,30 6705,0 -23,15
Q3 5,09 13,02 7,93 8300,0 23,79
Q4 5,31 12,51 7,20 7100,0 -14,46
2000 Q1 5,68 11,03 5,35 7580,0 6,76
Q2 6,27 11,74 5,47 8760,0 15,57
Q3 6,52 13,62 7,10 8775,0 0,17
Q4 6,47 14,53 8,06 9675,0 10,26
2001 Q1 5,59 15,82 10,23 9752,0 0,80
Q2 4,33 16,65 12,32 11390,0 16,80

Tabel 2. Perbandingan PPP dengan perubahan nilai tukar sebenarnya

Seperti dilihat pada tabel 2 diatas, maka perubahan nilai tukar tidak dapat didasarkan pada tingkat suku bunga saja. Ambil contoh, seperti pada tahun 2000 untuk kuarter kedua dengan menggunakan teori IRP perubahan nilai tukar seharusnya adalah 5,47% namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 15,57%. Atau kalau kita tarik mundur pada tahun 1999 kuarter ketiga, dengan menggunakan teori IRP perubahan nilai tukar seharusnya adalah 7,2% namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar -14,46%.
Lalu dengan pendekatan berdasarkan faktor money supply saja, ada baiknya melihat terlebih dahulu pada tabel 3 berikut ini :

TAHUN Q NILAI TUKAR
RUPIAH / 1 US$ Change (%) Change M1 (%) M1h M1f
USA INDONESIA
1997 Q1 2402,0 0,80 -2,00 -0,82 1,18
Q2 2431,9 1,24 -0,32 10,04 10,36
Q3 3269,0 34,42 -0,45 -5,28 -4,83
Q4 5402,5 65,26 3,57 18,24 14,67
1998 Q1 8550,0 58,26 -1,98 25,44 27,41
Q2 14950,0 74,85 -0,07 11,41 11,47
Q3 10850,0 -27,42 -0,41 -6,32 -5,91
Q4 8000,0 -26,27 4,71 -1,33 -6,04
1999 Q1 8725,0 9,06 -2,13 4,45 6,59
Q2 6705,0 -23,15 0,07 0,25 0,17
Q3 8300,0 23,79 -1,00 11,48 12,48
Q4 7100,0 14,46 -5,54 5,51 -0,03
2000 Q1 7580,0 6,76 -3,50 0,02 3,53
Q2 8760,0 15,57 -0,56 7,36 7,92
Q3 8775,0 0,17 -1,19 1,19 2,38
Q4 9675,0 10,26 2,25 20,49 18,24
2001 Q1 9752,0 0,80 -0,44 -9,08 -8,64
Q2 11390,0 16,80 1,33 7,93 6,60
Tabel 3.
Perbandingan perubahan pada money supply dengan perubahan nilai tukar sebenarnya

Seperti dilihat padatabel 3 diatas, maka perubahan nilai tukar tidak dapat didasarkan pada perubahan money supply saja. Ambil contoh, seperti pada tahun 2000 untuk kuarter kedua dengan menggunakan pendekatan perubahan money supply, perubahan nilai tukar seharusnya adalah 7,92 % namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar 12,57%. Atau kalau kita tarik mundur pada tahun 1999 kuarter kedua, dengan menggunakan perubahan money supply, perubahan nilai tukar seharusnya adalah 0,17 % namun pada perubahan sesungguhnya yang terjadi adalah sekitar -23,15%.
Dari ketiga hasil diatas maka terlihat bahwa dengan menggunakan ketiga faktor tersebut secara terpisah tidak dapat menentukan perubahan nilai tukar yang terjadi. Banyak perbedaan-perbedaan yang ada antara nilai tukar yang seharusnya dengan nilai tukar yang sebenarnya.

B. Analisa Dengan Pendekatan Statistik

1. Uji Durbin-Watson
Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, dimana asumsi yang mendasari suatu pengujian di dalam regresi linear harus memenuhi asumsi dasar bahwa tidak terdapat autokorelasi antara variable bebas yang satu dengan variable bebas yang lainnya. Dalam uji ini diperoleh nilai D =2,332. Pada table Durbin-Watson terdapat dua nilai yaitu nilai bawah (dl) dan nilai atas (du). Jika nilai D yang diperoleh berada diatas nilai du, maka tidak terjadi autokorelasi sedangkan, jika nilai D berada dibawah nilai dl, maka terjadi autokorelasi. Dengan menggunakan level of significance = 0,01 dan k = 4 (jumlah variable dikurang 1) didapat nilai dl = 0,61 dan du = 1,60. Karena nilai D yang diperoleh adalah 2,332, maka nilai ini terletak diatas nilai du sehingga dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi dalam regresi ini.

2. Uji -t
Uji t dilakukan untuk melihat apakah koefisien-koefisien masing-masing variable bebas signifikan atau tidak terhadap variable tak bebas secara terpisah. Dalam uji t harus ditentukan derajat kebebasan (df) yang dimana diperoleh dari jumlah sample dikurangi jumlah regresor (variable). Pada penelitian ini didapat derajat kebebasan adalh 13 (18-5=13). Dengan level of significance = 0,01, dan t/2 = 0,005, maka didapat nilai t-tabel adalah 3,012. Sedangkan dari nilai perhitungan nilai t untuk semua variable berada di bawah nilai t-tabel, sehingga dari hal ini dapat diartikan bahwa semua variable bebas yaitu inflasi suku bunga dan money supply tidak signifikan terhadap variable tak bebas dalam hal ini perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika secara parsial atau terpisah. Oleh karena itu harus dilakukan pengujian dalam hal

ini uji-F untuk melihat secara bersama-sama cukup signifikan mempengaruhi nilai tukar.

3. Uji -F
Adapun tujuan dari Uji-F ini adalah seperti disebutkan sebelumnya adalah untuk mengetahui adanya signifikansi terhadap perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika, jika ketiga variable bebas digunakan secara bersama-sama. Dalam uji-F ini, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F yang diperoleh dari table, maka hipotesa yang dibuat dapat diterima. Dari perhitungan yang ada, diperoleh nilai F adalah sebesar 2,97145 dan nilai F table yang diperoleh dengan sedikit tabulasi adalah 14,31. Seperti dilihat, nilai F hitung ternyata lebih kecil dari nilai F table, sehingga dapat diartikan bahwa bahwa ada signifikansi terhadap variable tak bebas dalam hal ini perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang disebabkan oleh ketiga faktor bebas secara bersamaan dalam hal ini tingkat inflasi, suku bunga dan money supply ditambah dengan perubahan nilai tukar sebelumnya.
Dari uji-uji yangtelah dilakukan serta perhitungan-perhitungan statistik maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Y = -1,104 + 0,140X1 + 1,942X2 + 0,008X3 + 0,344X4

Dimana : Y = Perubahan nilai tukar
X1 = Perubahan nilai tukar periode sebelumnya
X2 = Perubahan money supply
X3 = Tingakt suku bunga
X4 = Tingkat inflasi

Dengan : X2 = M1h – M1f
X3 = 1h – 1f
X4 = Eh – Ef

Sedangkan : Ih = tingkat suku bunga di Indonesia
If = tingkat suku bunga di Amerika Serikat
Eh = tingkat inflasi di Indonesia
Ef = tingkat inflasi di Amerika Serikat
M1h = money supply di Indonesia
M1f = money supply di Amerika Serikat

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dilihat bahwa, jika terjadi kenaikan sebesar 1 % pada perubahan nilai tukar pada periode sebelumnya akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 0,140 %. Sedangkan jka terjadi kenaikan sebesar 1 % pada selisih perubahan money supply antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 1,942 %. Lalu jika terjadi kenaikan 1 % pada selisih tingkat suku bunga antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 0,008 %. Dan jika terjadi kenaikan 1 % pada selisih tingkat inflasi antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 0,344%. Dan perlu diperjelas lagi bahwa perubahan yang disebabkan oleh setiap variable bebas tersebut harus dilakukan secara simultan atau bersama-sama, tidak bisa dilihat dari satu – persatu variabel bebas tersebut.
Dan yang terakhir adalah hasil dari uji kausalitas yang digunakan untuk melihat hubungan mempengaruhi pada arah sebaliknya. Dari perhitungan yang telah dilakukan untuk faktor nilai tukar pada periode sebelumnya, perubahan money supply, dan tingkat suku bungan didapat nilai uji – F berturut – turut adalah 6,143 untuk perubahan nilai tukar periode sebelumnya,4,05909 untuk perubahan money supply, dan 11,90719 untuk tingkat suku bunga. Sehingga dari nilai –nilai tersebut yang dimana berada dibawah nilai F-tabel yang sebesar 14,31, maka dapat diartikan untuk ketiga faktor ini terhadap perubahan nilai tukar terjadi bilateral causality. Sedangkan untuk faktor inflasi didapat nilai F sebesar 22,38732 sehingga untuk faktor ini tidak terjadi hubungan kausalitas pada arah sebaliknya.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan
Dari uji-uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil dimana ketika ketiga faktor yang digunakan secara bersama ditambah faktor perubahan nilai tukar pada periode atau kurun waktu sebelumnya, akan memberikan pengaruh kepada perubahan nilai tukar sebesar 0,140 % jika terjadi kenaikan sebesar 1 % pada perubahan nilai tukar periode sebelumnya. Sedangkan jika terjadi kenaikan sebesar 1 % pada selisih perubahan money supply antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 1,942 %. Lalu, jika terjadi kenaikan sebesar 1 % pada selisih tingkat suku bunga antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukarsebesar 0,008% . Dan jika terjadi kenaikkan sebesar 1% pada selisih tingkat inflasi antara Indonesia dan Amerika akan menyebabkan perubahan nilai tukar sebesar 0,344%.

B. Saran dan Implikasi
Dalam penelitian ini, digunakan faktor-faktor yang sangat umum digunakan dan mudah dalam pemahaman sehingga bisa … masa yang akan datang berbeda dengan yang diperkirakan dari persamaan regresi yang diperoleh. Ini disebabkan dalam ekonomi terlalu banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain kompleksitas dari masalah ekonomi itu sendiri. Faktor-faktor seperti nilai ekspor dan impor serta posisi Balance of Payment (BOP) yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi nilai tukar. Selain itu juga keterbatasan data yang diperoleh, bisa juga membuat penelitian ini, dimasa yang akan datang dapat lebih disempurnakan dengan menambah jumlah data. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal untuk melakukan penelitian-penelitian lain dengan objek-objek penelitian yang lain seperti dengan perubahan nilai tukar Rupiah dan Yen Jepang, atau dengan negara-negara lain yang dimana merupakan mitra bisnis dan ekonomi negara Indonesia.

Daftar Pustaka
Azahari, Azril. Bentuk dan Gaya Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Jakarta: Universitas Trisakti, 2000

Berstein, Jake. How The Future Markets Works. Second Edition. New York: New York Institute Of Finance, 2000

ChaCholiades, Miltiades. International Economics. New York: The Mc Graw-Hill Companies, 1990

Gujarati, Damodar N. Basic Econometrics. Third Edition. New York: The Mc Graw-Hill Companies, 1995

Hady, Hamdy. Ekonomi Internasional Buku Kedua, Edisi Revisi Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000

Hady, Hamdy. Valas Untuk Manager. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997

Husnan, Suad. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1998

Madura, Jeff. Internatinal Financial Management, Sixth Edition. USA: South-Western College Publishing, 2000.

Krugman, Paul R dan Maurice Obstfeld, Ekonomi Internasional, Buku Kedua, Edisi Kedua. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994.

Reynolds, Bob. Memahami Derivatif. Batam: Interaksara, 2000.

Sp. Iswardono. Uang Dan Bank, Edisi Keempat. Yogyakarta BPFE, 1998

Sevilla, Counselo G. et al. An Introduction to Research Methods. Manila: Res Bookstore, 1984.

Schiller, Bradley R. Essentials Of Economics, Second Edition. New York: The McGraw-Hill Companies, 1996.

Umar, Husein. Research Methods in Finance and Banking. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Wahana Komputer Semarang. 10 Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS 10.01. Yogyakarta: Andi dan Wahana Komputer, 2002.

Kenaikan Harga Pangan Mempengaruhi Inflasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1        Latar Berlakang

Masih besarnya pangsa pengeluaran pangan sebagian besar masyarakat berarti bobot inflasi kelompok pangan terhadap inflasi semakin besar. Apalagi karakter produk pangan dengan nilai elastisitas permintaan danpenawaran yang rendah menyebabkan besarnya fluktuasi harga pangan. Inflasi dan fluktuasinya dapat mempengaruhi pasar uang kemudian akan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ekonomi makro merupakan jaminan bagi investor untuk berinvestasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan suatu pemerintah dapat berganti rezim akibat masalah politik yang diikuti kelangkaan pangan di pasar dan meningkatnya laju inflasi. Berdasarkan hal itu, keterkaitan aspek harga pangan dan inflasi merupakan isu penting. faktor moneter yang menyebabkan inflasi adalah peningkatan penawaran uang melebihi peningkatan permintaan uang, yang disebabkan oleh defisit pemerintah, pengembangan kredit olehsistem perbankan, dan surplus neraca pembayaran yang disebabkan oil booming dan bantuan asing; dan faktor yang disebabkan olehcost push inflation adalah meningkatnya harga-harga komoditas utama di pasar domestic seperti bahan bakar minyak, beras, dll. Fenomena produk pangan di atas menuntut peran pemerintah agar produsen dan konsumen domestic dapat dilindungi. Peran tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, diperlukan tujuan antara, dalam konteks ini adalah stabilitas harga pangan yang dapat dilakukan melalui kebijakan harga pangan. salah satu tujuan kebijakan harga pangan adalah menstabilkan harga pangan agar mengurangi ketidakpastian petani dan menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen dan stabilitas harga di tingkat makro. Masalahnya adalah apakah intervensi kebijakan pemerintah berupa kebijakan pangan dapat menyebabkan kestabilan ekonomi makro atau sebaliknya justeru menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro. Karena kebijakan harga membutuhkan dana, yang dimasa lalu bersumber dari uang segar (fresh money) dari Bank Indonesia, sehingga mempengaruhi penawaran uang atau melalui pengeluaran pemerintah. Bagi Indonesia sebagai Negara yang berbasis pertanian dengan jumlah penduduk yang besar, fenomena tersebut harus mendapat perhatian dan diantisipasi. Secara konsep teoritis, kebijakan harga pangan mampu mengendalikan kestabilan ekonomi makro. Sebaliknya, jika kebijakan harga pangan yang mempengaruhi penawaran uang dan pengeluaran pemerintah, tanpa kendali dapat juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Pangan

Menurut Undang-undang No 7 tahun 1996 yang mengatur tentang pangan (Pemerintah Republik Indonesia,1996), pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Karena berkaitan dengan kebijakan harga pangan dan tidak semua komoditas pangan melibatkan pemerintah dalam bentuk kebijakan harga pangan maka tidak semua komoditas pangan akan dianalisis. Untuk itu digunakan kelompok pangan utama yang ada kaitannya dengan program kebijakan harga pangan.

2.2 Kebijakan Harga Pangan

Salah satu tujuan kebijakan harga pertanian adalah menstabilkan harga pertanian agar mengurangi ketidakpastian usahatani, serta menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen dan stabilitas harga di tingkat makro. Selanjutnya dikatakan, kebijakan harga pertanian dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu kebijakan perdagangan, kebijakan nilai tukar, pajak dan subsidi, serta intervensi langsung. Secara tidak langsung stabilisasi harga dapat juga dilakukan melalui kebijakan pemasaran output dan kebijakan input. Kebijakan input antara lain berupa subsidi harga sarana produksi yang diberlakukan pemerintah terhadap pupuk, benih, pestisida, dan kredit. Berdasarkan penyebabnya, kebijakan stabilisasi harga atau stabilisasi harga dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan harga pangan, yaitu kebijakan harga dasar (floor price) dan kebijakan harga tertinggi (ceiling price). Kebijakan ini menyebabkan ketidakseimbangan pasar sehingga diperlukan kebijakan pendukung, yaitu melakukan stok atau ekspor saat kebijakan harga dasar ditetapkan dan melakukan operasi pasar saat kebijakan harga atap ditetapkan. Dari berbagai bentuk kebijakan yang ada, konsep kebijakann harga yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan harga input-ouput yang terdiri dari subsidi harga input, subsidi kredit pengadaan input, subsidi pengadaan pangan, dan subsidi kredit pengadaan pangan. Ukuran yang digunakan adalah jumlah dana (milyar rupiah) yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2.3 Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan mengetahui penyebab inflasi, dapat dijadikan dasar untuk mengendalikan inflasi dalam bentuk target inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Brooks dalam Debelle menunjukkan bahwa Negara yang melakukan target inflasi, rata-rata tingkat inflasi dan keragamannya telah menurun secara substansial dan pertumbuhan outputnya menjadi lebih tinggi dengan keragaman inflasi dan output yang lebih rendah. Kondisi perekonomian seperti ini lebih baik dari kondisi sebaliknya.

Di Indonesia kebijakan target inflasi diawali tahun 1999 dan hasil analisis CSIS (berbagai terbitan), menunjukkan target inflasi Bank Indonesia untuk tahun 2000 - 2002 tidak dapat tercapai. Kegagalan tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan uang, kondisi politik yang tidak pasti, dan adanya musim kemarau yang menyebabkan naiknya harga bahan makanan. Di Negara maju, harga bahan makanan dan situasi politik, sudah tidak signifikan mempengaruhi target inflasi, kecuali faktor-faktor moneter. Pada periode 1970-1979 sumbangan bahan makanan dalam inflasi mencapai 57,47 persen dan menurun menjadi 31.17 persen pada periode tahun 1990-1998. Hal ini mengindikasikan pembangunan pertanian dan kebijakan pendukungnya berhasil meredam peningkatan harga bahan pangan sehingga tidak lagi menjadi sumber penyebab utama inflasi seperti pada periode 1960 – 1970. Namun karena kuatnya hubungan harga beras terhadap komoditas lain, maka stabilisasi harga beras tetap menjadi bagian strategis dari stabilisasi ekonomi (PSE, 2003). Menurut Gunawan, ketatnya pengaturan harga pangan di Indonesia menyebabkan berkurangnya ketidakstabilan ekonomi makro. Hal yang sama terjadi di beberapa negara, seperti yang disitir maupun yang dihasilkan dari studi Kannapiran menunjukkan skim stabilitas harga komoditas dapat mengurangi instabilitas ekonomi makro, tetapi pada beberapa hasil penelitian ada yang menciptakan sedikit fluktuasi, khususnya pada balance of paymentdan stabilitas moneter. Hal itu disebabkan kebijakan stabilitas harga tidak memberikan kontribusi yang baik terhadap manajemen ekonomi makro. Penelitian  menunjukkan bahwa laju inflasi dipengaruhi oleh harga riil beras eceran, peningkatan harga dasar gabah lebih menguntungkan petani padi, konsumen beras tetap diuntungkan (ketahanan pangan meningkat), dan stabilitas ekonomi makro terjaga (pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran berkurang dan inflasi mengalami penurunan), serta partai politik dan pemerintah diuntungkan karena faktor politik (ketahanan nasional) mengalami penguatan, sedangkan peningkatan subsidi pupuk berdampak positif meningkatkan penggunaan pupuk, produktivitas padi, produksi dan penawaran beras, pendapatan usahatani dan konsumsi beras, serta berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi makro dan stabilitas politik.

2.4 Indikator dan Stabilitas Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro yang dimaksud disini  adalah inflasi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan neraca perdagangan (proksi dari neraca pembayaran) yang merupakan indikator kunci. Variabel ekonomi makro tersebut saling terkait melalui pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, serta pasar saham yang membentuk keseimbangan internal (macro equilibrium) dan keseimbangan eksternal (balance of payment-BOP). Selain itu, variabel ekonomi makro lain yang diamati adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga bank, penawaran uang, dan investasi. Stabilitas ekonomi makro dapat dilihat dari pengaruh guncangan kebijakan harga pangan atau variabel ekonomi makro lainnya terhadap variable kunci indikator ekonomi makro. Jika suatu guncangan menimbulkan fluktuasi yang besar pada variabel ekonomi makro, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro rentan terhadap guncangan tersebut. Sebaliknya, jika dampaknya menimbulkan fluktuasi yang kecil, maka dapat dikatakan stabilitas ekonomi makro stabil. Ukuran yang digunakan dalam mengukur stabilitas dalam studi ini adalah dampak guncangan/shock terhadap: (1) perbedaan nilai awal dan akhir variabel endogen, (2) besarnya variasi yang dilihat dari amplitudo fluktuasi variabel endogen, dan (3) panjangnya waktu fluktuasi variabel endogen untuk mencapai pada keseimbangan baru, serta (4) koefisien variasi. Suatu guncangan dapat menyebabkan keseimbangan baru, kondisinya meningkat, tetap, atau menurun dari kondisi keseimbangan saat awal guncangan.

 Tujuan utama kebijakan harga pangan adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan agar tingkat inflasi dapat dikendalikan. Selanjutnya tingkat inflasi mempengaruhi suku bunga di pasar uang. Kemudian suku bunga mempengaruhi investasi di pasar barang. Inflasi juga mempengaruhi permintaan tenaga kerja di pasar tenga kerja dan seterusnya ada keterkaitan antara variable ekonomi makro, sehingga terjadi keseimbangan. Adanya keterkaitan antara variabel secara simultan yang saling mempengaruhi maka hubungan diantaranya lebih tepat jika dispesifikasi dalam model VAR (Vector Autoregressive). Bentuk umum model VAR sesuai dengan ordo optimal hasil uji Likelihood Ratio sebanyak k adalah:

Dengan model VAR, semua variabel harus memenuhi syarat stationer. Jika syarat itu terpenuhi, model tersebut hanya dapat melihat isu jangka pendek. Untuk memperoleh isu jangka panjang dan jangka pendek, pendekatan alternatifnya adalah model VECM (Vector Error Correction Model). Dengan kata

lain, pendekatan VAR harus dikombinasikan dengan VECM Menurut Ward dan Siregar rumus umum model VECM adalah:

dimana:

Vektor kointegrasi (ß’) menunjukkan hubungan jangka panjang terhadap variabel yang akan dianalisis. Vektor kointegrasi ini dapat ditunjukkan dalam bentuk matriks kointegrasi berdasarkan banyaknya persamaan jangka panjang yang dihasilkan pada pengujian kointegrasi. Hasil pendugaan VECM digunakan untuk memperoleh inovasi informasi dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan tingkat perubahan tertentu.

2.5 Dampak Kebijakan dan Keseimbangan Ekonomi Makro

Variabel ekonomi makro yang menjadi isu utama adalah pertumbuhan output, laju inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Variabel ekonomi makro tersebut saling terkait melalui pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar saham yang membentuk keseimbangan internal (macro equilibrium) dan keseimbangan eksternal. Jika terjadi kegagalan panen pada suatu negara dimana kontribusi pengeluaran pangan masyarakatnya lebih tinggi dari pengeluaran nonpangan, akan memberikan efek pada ekonomi makro. Gagal panen cenderung akan meningkatkan harga pangan. Dengan asumsi hanya terdapat dua sektor dalam ekonomi, pangan dan nonpangan, harga pangan akan meningkat dari P0 P dan P1 P. Ini berimplikasi pengeluaran untuk pangan meningkat dan akan berimbas ke sektor nonpangan berupa penurunan harga dan inflasi akan meningkat (Gambar 1). Sebaliknya, jika ada kenaikan produksi pangan. Dengan demikian, fluktuasi panen akan menyebabkan instabilitas, baik bagi konsumen beras, petani padi, maupun produsen manufaktur. Dalam kasus gangguan suplai positif dan ada intervensi pemerintah, agar tidak terjadi penurnan harga ekses suplai tersebut perlu dikumpulkan. Pengumpulan pangan tersebut membutuhkan dana. Sebelum tahun 1999, digunakan dana Bank Indonesia (BI). Ada dua kebijakan berbeda yang mungkin dijalankan terhadap uang yang digunakan untuk menahan dan/atau mendistribusikan suplai pangan. Kemungkinan pertama, tidak ada “sterilisasi”. Pembelian excess supply menggunakan dana BI akan meningkatkan suplai uang dan level harga agregat.

Kemungkinan kedua, BI melakukan sterilisasi terhadap perubahan pada suplai uang yang digunakan untuk mengumpulkan dan/atau mendistribusikan suplai beras. Jika ini dilakukan berdasarkan satu untuk satu, hasilnya adalah sterilisasi sempurna. Dalam skenario ini, surplus panen tidak menyebabkan peningkatan suplai uang dan level harga agregat. Pada kondisi pemerintah melakukan intervensi tanpa sterilisasi dan ekonomi dalam keadaan tertutup, berarti BI menambah penawaran uang ke pasar dan akan mempengaruhi keseimbangan di pasar uang. Meningkatnya penawaran uang pada tingkat harga tetap, akan menyebabkan kurva penawaran MS/P bergeser ke kanan dari MS0/P0 ke MS1/P0 (Gambar 2a). Pada tingkat harga yang sama akan menyebabkan ekses penawaran uang sehingga meningkatkan permintaan terhadap Bond. Pada penawaran Bond tetap maka harga Bond meningkat.Untuk memperoleh imbal hasil yang sama maka suku bunga Bond harus menurun. Begesernya MS/P ke kanan, yang diikuti dengan menurunnya r dari r0 ke r1, menyebabkan kurva LM juga bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1 dan investasi meningkat melalui pergerakan sepanjang kurva IS0, sehingga output meningkat dari Y0 ke Y1 (Gambar 2b). Kenaikan output pada harga tetap di P0 menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan, dari AD0 ke AD1, yang menyebabkan ekses permintaan. Ekses permintaan ini meningkatkan harga dari P0 ke P1 (Gambar 2c). Kenaikan P dari P0 ke P1 menggeser keseimbangan di pasar uang sehingga MS1/P0 bergeser ke kiri atas menjadi MS1/P1. Hal ini menyebabkan kurva LM1 bergeser ke kiri atas menjadi LM2. Pergeseran ini menaikkan suku bunga yang menyebabkan investasi berkurang, sehingga output turun dari Y1 ke Y2 dan terjadi keseimbangan.

Di pasar tenaga kerja, kenaikan harga dari P0 ke P1 menyebabkan pengusaha meningkatkan produksi sehingga butuh tenaga kerja lebih banyak yang ditunjukkan oleh bergesernya kurva WD ke kanan atas, dari WD0 ke WD1. Dengan menggunakan asumsi Keynessian (p<1), peningkatan permintaan tenaga kerja tersebut direspon oleh tenaga kerja dengan menawarkan tenaga kerja lebih rendah yang ditunjukkan oleh bergesernya kurwa WS ke kiri atas, namun pergeserannya lebih kecil dari pergeseran WD (Gambar 3b). Keseimbangan makro baru terjadi pada tingkat output Y2, harga P1, suku bunga r2, dan tenaga kerja N2. Intervensi pemeritah dengan adanya kelebihan produksi tanpa sterilisasi pada perekonomian tertutup menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh meningkatnya inflasi, penurunan suku bunga, dan meningkatnya kesempatan kerja.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa gangguan panen atau panen raya dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro melalui berbagai jalur, di antaranya melalui inflasi, suku bunga bank, pertumbuhan ekonomi, investasi, kurva produksi agregat, dan penawaran uang. Untuk mengantisipasi dampak

gangguan panen atau panen raya terhadap stabilitas ekonomi makro pemerintah melakukan kebijakan harga pangan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Baik jangka pendek maupun jangka panjang, kebijakan harga pangan

yang merupakan kebijakan harga input-output menyebabkan PDB kontraksi dan inflasi, namun tidak menyebabkan naiknya tingkat pengangguran. Walaupun menyebabkan kontraksi ekonomi dan inflasi, kebijakan harga pangan secara relatif tidak menyebabkan instabilitas ekonomi makro dibandingkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter awalnya meningkatkan inflasi, namun pada triwulan kedua setelah kebijakan mampu menurunkan inflasi. Penurunan inflasi tersebut menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi sehingga meningkatkan angka pengangguran.

Implikasi Kebijakan Kontraksi PDB dan inflasi (stagflasi) yang terjadi akibat guncangan kebijakan harga pangan karena kebijakan ini menggunakan dana KLBI dan masih didukung dengan pengadaan pangan impor. Akibatnya, neraca

perdagangan defisit, PDB kontraksi, dan inflasi meningkat. Oleh karena itu, di

masa yang akan datang sebaiknya kebijakan harga pangan dilakukan dengan

dukungan produksi pangan dalam negeri. Namun demikian, kebijakan impor

pangan masih tetap diperlukan pada batas-batas tertentu, misalnya pada saat

produksi dan stok pangan tidak mencukupi, serta untuk menghindari munculnya spekulasi yang melakukan penimbunan stok pangan. Ketidakmampuan kebijakan moneter menurunkan angka pengangguran

tapi mampu menurunkan inflasi dan di sisi lain kebijakan harga pangan

menyebabkan inflasi tetapi mampu menurunkan angka pengangguran, membuktikan bahwa setiap kebijakan mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Oleh sebab itu, suatu kebijakan dengan kebijakan yang lain harus saling mendukung.

Pengaruh Kenaikan Harga BBM terhadap Inflasi

PENDAHULUAN :

Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran (reaksi redoks) dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Hidrokarbon (termasuk didalamnya bensin dan solar) sejauh ini merupakan jenis bahan bakar yang paling sering digunakan manusia. Bahan bakar lainnya yang bisa dipakai adalah logam radioaktif, maka dari itu bahan bakar minyak terutama solar, premium dan pertamax menjadi bahan bakar minyak yg sangat diincar masyarakat luas dan menjadi bahan bakar unggulan yang di beli setiap hari sebagai bahan bakar kendaraan, oleh karena itu kenaikan harga bbm sangat berpengaruh terhadap masyarakat terutama golongan menengah kebawah terutama untuk bahan bakar premium.

ISI :

Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri menyebabkan perubahan perekonomian secara drastis. Kenaikan BBM ini akan diikuti oleh naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa ini menyebabkan tingkat inflasi di Indonesia mengalami kenaikan dan mempersulit perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap.
Jika terjadi kenaikan harga BBM di negara ini, akan sangat berpengaruh terhadap permintaan (demand) dan penawaran (supply). Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan (Rosyidi, 2009:291). Sementara penawaran adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu.
Permintaan dari masyarakat akan berkurang karena harga barang dan jasa yang ditawarkan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan penawaran, akan berkurang akibat permintaan dari masyarakat menurun. Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi melonjak akibat dari naiknya biaya produksi dari barang dan jasa. Ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM.
Masalah lain yang akan muncul akibat dari kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang mengalami kenaikan. Kondisi perekonomian Indonesia juga akan mengalami masalah. Daya beli masyarakat akan menurun, munculnya pengangguran baru, dan sebagainya.
Inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM tidak dapat atau sulit untuk dihindari, karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi barang. Disisi lain, kenaikan harga BBM juga tidak dapat dihindari, karena membebani APBN. Sehingga Indonesia sulit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik itu tingkat investasi, maupun pembangunan-pembangunan lain yang dapat memajukan kondisi ekonomi nasional.
Dengan naiknya tingkat inflasi, diperlukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan untuk mengatasinya, demi menjaga kestabilan perekonomian nasional. Diperlukan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral yakni Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berhubungan dengan tingkat inflasi yang terjadi. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat ini adalah dampak konkret dari kenaikan harga BBM.
Bank Indonesia selaku lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatasi masalah ini, selain pemerintah tentunya, bertugas untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi inflasi ini adalah dengan mengatur tingkat suku bunga. Kebijakan menaikan dan menurunkan tingkat suku bunga ini dikenal dengan sebutan politik diskonto yang merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter.
Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Dalam situasi ekonomi masyarakat yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontraproduktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan masal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas. Sebagian masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini merupakan tindakan pemerintah yang beresiko tinggi.
Meskipun demikian, kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif.
a. Dampak Positif

1) Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternative
Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harga juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.
2) Pembangunan Nasional akan lebih pesat
Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.
3) Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi.
4) Mengurangi Pencemaran Udara
Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.

b. Dampak negatif
1) Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal.
Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar.
2) Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)
3) Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dll.
4) Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.
5) Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran.
Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
6) Inflasi
Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.

Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Perekonomian
Jika terjadi kenaikan harga BBM, maka akan terjadi inflasi. Terjadinya inflasi ini tidak dapat dihindari karena bahan bakar, dalam hal ini premium, merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dan merupakan jenis barang komplementer. Meskipun ada berbagai cara untuk mengganti penggunaan BBM, tapi BBM tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Inflasi akan terjadi karena apabila subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik. Masyarakat mengurangi pembelian BBM. Uang tidak tersalurkan ke pemerintah tapi tetap banyak beredar di masyarakat. Jika harga BBM naik, harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan pula. Terutama dalam biaya produksi. Inflasi yang terjadi dalam kasus ini adalah “Cost Push Inflation”. Karena inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan dalam biaya produksi. Ini jika inflasi dilihat berdasarkan penyebabnya. Sementara jika dilihat berdasarkan sumbernya, yang akan terjadi adalah “Domestic Inflation”, sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.
Kenaikan harga BBM akan membawa pengaruh terhadap kehidupan iklim berinvestasi. Biasanya kenaikan BBM akan mengakibatkan naiknya biaya produksi, naiknya biaya distribusi dan menaikan juga inflasi. Harga barang-barang menjadi lebih mahal, daya beli merosot, kerena penghasilan masyarakat yang tetap. Ujungnya perekonomian akan stagnan dan tingkat kesejahteraan terganggu.
Di sisi lain, kredit macet semakin kembali meningkat, yang paling parah adalah semakin sempitnya lapangan kerja karena dunia usaha menyesuaikan produksinya sesuai dengan kenaikan harga serta penurunan permintaan barang.
Hal-hal di atas terjadi jika harga BBM dinaikkan, Bagaimana jika tidak? Subsidi pemerintah terhadap BBM akan semakin meningkat juga. Meskipun negara kita merupakan penghasil minyak, dalam kenyataannya untuk memproduksi BBM kita masih membutuhkan impor bahan baku minyak juga.
Dengan tidak adanya kenaikan BBM, subsidi yang harus disediakan pemerintah juga semakin besar. Untuk menutupi sumber subsidi, salah satunya adalah kenaikan pendapatan ekspor. Karena kenaikan harga minyak dunia juga mendorong naiknya harga ekspor komoditas tertentu. Seperti kelapa sawit, karena minyak sawit mentah (CPO) merupakan subsidi minyak bumi. Income dari naiknya harga CPO tidak akan sebanding dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk subsidi minyak.
Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian Nasional
Kenaikan harga BBM berdampak pada meningkatnya inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi terhadap perekonomian nasional adalah sebagai berikut:
1. Inflasi akan mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat,
2. Inflasi dapat mengakibatkan ketidak merataan pendapatan dalam masyarakat,
3. Inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif,tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi danproduksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Sementara dampak inflasi bagi masyarakat, ada yang merasa dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Golongan masyarakat yang dirugikan adalah golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap, masyarakat yang menyimpan hartanya dalam bentuk uang, dan para kreditur. Sementara golongan masyarakat yang diuntungkan adalah kaum spekulan, para pedagang dan industriawan, dan para debitur.
Inflasi dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah negara atau daerah. Yang mana tingkat inflasi menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen (IHK). Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan disisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi dari suatu barang dan jasa.

PENUTUP :
Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak bagi masyarakat. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang signifikan akan terjadi pada tingkat inflasi dan pada kondisi perekonomian nasional. Dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi adalah akan terjadi kenaikan pada tingkat persentase inflasi. Jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, dan akan berdampak pula pada harga berbagai jenis barang dan jasa. Kondisi perekonomian akan mengalami goncangan, ketidakstabilan akan terjadi. Iklim investasi akan menurun, sehingga berpengaruh pada jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan kebijakan moneter. Seluruh instrumen kebijakan moneter efektif dalam mengurangi dan mengatasi inflasi.

Berbagai Alasan Mengapa Harga BBM naik

1. Minyak mentah dunia membubung
   Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah perlu menaikkan harga BBM.
   Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, sebab harga ICP saat ini sudah melampaui US$115 per barel.
2. Subsidi salah sasaran
   Dengan harga BBM murah, justru yang mendapatkan subsidi besar adalah orang yang menggunakan mobil. Bukan penduduk yang selayaknya mendapatkan subsidi, seperti tukang ojek dan sopir Bajaj.
   Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, langkah menaikkan harga BBM merupakan solusi pemberian subsidi yang tepat sasaran. “Jadi, ini baik, masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70 persen (BBM bersubsidi) bisa membayar kenaikan itu,” ujar Hatta.
3. Lebih baik untuk infrastruktur
   Bank Dunia mengungkapkan pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Lebih baik subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.
   Manajer Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Indonesia, Franz R Drees-Gross, menjelaskan, jika pemerintah terus mensubsidi bahan bakar besar-besaran, Indonesia kehilangan kesempatan membangun di sektor lain. “Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi BBM, sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna,” kata Franz.

Sementara itu, bagi kubu yang menolak kenaikan harga BBM memiliki alasan:

1. APBN tak bakal jebol
   PDI Perjuangan tak sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai berlambang kepala banteng itu berpendapat asumsi pemerintah keliru jika menganggap APBN bakal jebol saat harga BBM tak dinaikkan.
   “Subsidi BBM dari tahun ke tahun memang turun. Jadi, asumsi pemberian subsidi BBM akan membuat jebol APBN itu tak masuk akal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Februari 2012.
   Sekadar informasi, pada APBN 2005, subsidi BBM mencapai Rp95,6 triliun. Sementara itu, pada APBN 2012 membengkak menjadi Rp123,6 triliun. Bahkan dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp137 triliun.
2. Subsidi sudah tepat sasaran
   Anggapan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, menurut PDIP juga tidak benar. “Subsidi BBM sudah benar. Jadi, jangan pakai alasan salah sasaran untuk mengurangi subsidi,” tegas Bambang.
   Politisi PDIP, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan, sebagian besar subsidi premium dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah dan bawah. Catatan PDIP, dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh sepeda motor, sedangkan yang untuk mobil hanya 36 persen.
   “Mengingat sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, maka berarti selama ini bagian terbesar subsidi premium sebanyak 64 persen dikonsumsi oleh kelas menengah dan bawah, dan itu bukan kelompok kaya,” kata Daryatmo.
3. Pindah kantong
   Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM lalu membuat kompensasi untuk rakyat miskin, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. “Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi,” kata Anis, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta

Dampak Kenaikan BBM

Bahan Bakar Minyak ( BBM ) merupakan salah satu hasil bumi yang memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat di dunia, semua benda atau alat yang menggunakan mesin tentunya sangat memerlukan bahan bakar, tanpa bahan bakar benda atau alat tersebut tidak akan bisa di hidupkan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, semua kegiatan manusia yang ada di dunia sekarang ini tentunya tidak lepas dari kendaraan, mesin, dan tenaga yang mempergunakan Bahan Bakar Minyak lainnya, oleh sebab itu apabila Bahan Bakar Minyak ( BBM ) mengalami kenaikan Harga sudah pasti semua kebutuhan pokok hidup manusia pun akan naik juga, mulai dari bahan pokok, pakaian dan kebutuhan hidup lainnya.

Belakangan ini berita dari media cetak, media televisi dan media onlie semua membahas mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ), dalam hal ini tentu saja ada yang mendukung dan menolak dengan berbagai alasan, mungkin pemerintah tidak memikirkan Dampak Kenaikan Harga BBM Bagi Masyarakat Indonesia. karena tidak semua orang di negeri kita ini mampu atau berada seperti para pejabat di parlemen. bahkan tidak sedikit para pejabat pun menolak keinginan pemerintah untuk menaikan harga BBM sekarang ini karena memikirkan rakyat indonesia yang tidak mampu, karena dengan naiknya harga BBM akan membuat semua harga kebutuhan pokok pun naik.

Dengan niat pemerintah untuk menaikan harga BBM di awal bulan april tahun 2012, Bensin subsidi yang harganya Rp.4500/liter menjadi Rp.6000/liter tentunya membuat masyarakat indonesia keberatan, sehingga di beberapa daerah di indonesia melakukan aksi DEMO dengan anarkis terutama di daerah jakarta tepatnya di gedung MPR/DPR yang di datangi ribuan demonstran yang menolak niat pemerintah tersebut. Dengan terjadinya konflik ini sudah tentu membuat citra pemerintahan sekarang ini menjadi semakin buruk di mata masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah lebih hati - hati dalam mengambil keputusan dan lebih terbuka dalam menjalankan pemerintahan kepada masyarakat indonesia.